Prilaku keorganisasian

TEORI KEPEMIMPINAN DARI SEGI PENDEKATAN SITUASI

1.      Model kepemimpinan kontingensi (contingency model)

Studi kepemimpinan jenis ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakterisatik watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya dan variable-vaariabel situasional. Kalau mmodel kepemimpinan situasional berasumsi bahwa situasi yang berbeda membutuhkan tipe kepemimpinan yang berbeda, maka model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatian yang lebih luas, yakni aspek-aspek keterkaitan antara kondisi atau variable-variabel situasional dengan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin. (hoy and mikel 1987)

a.      Model kontigensi

Model kotigensi yang lain, path goal.path goal theory. Berpendapat bahwa efektifitas pemimpin ditentukan oleh interaksi antara tingkah laku pemimpin dengan karakteristik situasi. Menurut house, tingkah laku pemimpin dapat dikelompokan dalam 4 kelompok:

·         Supportive Leadership (menunjukan perhatian terhadap kesejahteraan bawahan dan menciptakan iklim kerja yang bersahabat

·         Directive Leardship ( mengarahkan bawahan untu bekerja sesuai dengan peraturan, prosedur dan prtunjuk yang ada)

·         Participative Leadership ( konsultasi dengan bawahan dalam pengambilan keputusan)

·         Achievement- Oriented Leadership ( menentukan tujuan organisasi yang menantang dan menekankan perlunya kinerja yang memuaskan

b.      Model Vroom and Yetton

Kata pemimpin mengandung pengertian mengarahkan membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukan ataupun mempengaruhi.

Mitos-mitos pemimpin mitos adalah pandangan-pandangan atau keyakinan- keyakinan masyarakat yang dilekatkan kepada gambaran seoran pemimpin. Mitos ini disadari atau tidak mempengaruhi pengembangan pemimpin dalam organisasi.

Ada 3 mitos yang berkembang di masyarakat yaitu:

·         The Birthright

Mitos ini berpandangan bahwa pemimpin itu di lahirkan bukan di hasilkan(dididik)

·         The For All- Seasons

Yang bukan dilahirkan sebagai pemimpin tidak memiliki kesempatan menjadi pemimpin mitos the for all- seasons berpandangan bahwa sekali orang itu menjadi pemimpin selamanya dia akan menjadi pemimpin yang berhasil.

·         The Intensity

Mitos ini berpandangan bahwa seorang pemimpin harus bisa bersikap tegas dan galak karena pekerja itu pada dasarnya baru akan beketja jika didorong dengan cara yang keras.

Teori Vroom dan yetton juga disebut teori normative karena mengarah padfa pemberian suatu rekomendasi tentang gaya kepemimpinan yang sebaiknya digunakan dalam situasi tertentu.

Contoh kepempinan yang menggunakan gaya kepimpinan vroom dan yetton dalam mengambil keputusan adalah ketua osis.

c.       Model Path-Goal ( kepimpinan jalaan tujuan)

Dasar teori ini adalah bahwa merupakan tugas pemimpin untuk membantu anggotanya dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberi arah dan dukungan atau keduanya yang dibutuhkan untuk menjamin tujuan kelompok atau organisasi secara keseluruhan.

Model path goal menganjurkan bahwa kepemimpinan terdiri dari dua fungsi dasar:

·         Fungsi pertama : memberi kejelasan alur

·         Funsi kedua        : meningkatkan julah hasil bawahannya

  Model path goal menjelaskan bagaimana seorang pemimpin dapat memudahkan bawahan melaksanakan tugas dengan menunjukan bagaimana prestasi mereka dapat digunakan sebagai alat mencapai hasil yang mereka inginkan.

Sebagai contoh path goal theory adalah pemimpin dalam suatu regu untuk mendaki gunung. Pemimpin yang efektif yaitu dimana pemimpin memberikan arahan serta motivasi agar bawahannya atau anggotanya dapat mencapai kepuncak gunung. Pemimpin biasanya memberikan reword kepada anggotanya agae dapat mencapai tujuan bersama.

STRUKTUR ORGANISASI ANATOMI ORGANISASI

a.      Desain Organisasi

Menurut Richard L. Daft (Daft, 1998, p.15), dimensi desain organisasi terdiri dari 2 tipe yaitu :

A. Dimensi Struktural

yaitu dimensi yang menggambarkan karakteristik internal dari organisasi dan menciptakan suatu dasar untuk mengukur dan membandingkan organisasi. Dimensi struktural terdiri dari :

1.      Formalisasi.

 yang berarti formalisasi mengacu pada suatu tingkat yang terhadapnya pekerjaan di dalam organisasi itu dibakukan. Jika suatu pekerjaan sangat diformalkan, maka pelaksana pekerjaan tersebut mempunyai tingkat keleluasaan yang minimum mengenai apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan, dan bagaimana ia harus mengerjakan. Ada 3 macam jenis formalisasi, yaitu :

a. Formalisasi berdasarkan pekerjaan

Dalam hal ini, organisasi menyatukan spesifikasi perilaku kerja dengan pekerjaan itu sendiri, dan biasanya hal ini di dokumentasikan pada deskripsi kerja yang formal.

b. Formalisasi berdasarkan aliran pekerjaan

Selain menghubungkan spesifikasi perilaku kerja dengan pekerjaan itu sendiri, organisasi juga dapat menyatukan spesifikasi tersebut dengan pekerjaan itu sendiri.

c. Formalisasi berdasarkan peraturan

Formalisasi yang terakhir ini membangun suatu peraturan untuk semua situasi, semua pekerjaan, aliran kerja, semua karyawan. Peraturan ini juga mencakup siapa yang dapat dan tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan, kapan, di mana, dan dengan seijin

siapa.

2. Spesialisasi

Hakikat spesialisasi adalah bahwa, daripada dilakukan oleh satu individu, lebih baik seluruh pekerjaan itu dipecah-pecah menjadi sejumlah langkah, dengan tiap langkah diselesaikan oleh seorang individu yang berlainan..

Kadang-kadang spesialisasi disebut juga sebagai “division of labor”. Ada 2 (dua) tipe spesialisasi, yaitu :

a. Spesialisasi horizontal

Spesialisasi horizontal ini menunjuk pada ruang lingkup suatu pekerjaan, atau pada tingkat mana seorang karyawan melakukan suatu pekerjaan yang lengkap.

b.      Spesialisasi vertical

Spesialisasi vertikal menunjuk pada tingkat kontrol yang dimiliki oleh seorang karyawan terhadap suatu pekerjaan. Semakinbanyak keputusan yang dibuat oleh seorang karyawan, mengenai bagaimana dan kapan harus melakukan suatu tugas.

 3 . Kompleksitas

Kompleksitas menunjuk pada jumlah aktivitas maupun subsistem pada organisasi.

4. Sentralisasi

Istilah sentralisasi mengacu pada sampai tingkat mana pengambilan keputusan dipusatkan pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Konsep itu hanya mencakup wewenang formal, yaitu hak-hak inheren dalam posisi seseorang.

5. Profesionalisme

Profesionalisme adalah level dari pendidikan formal dan training yang harus dimiliki dan diikuti oleh karyawan. Profesionalisme dianggap tinggi apabila karyawan harus mengikuti training dalam jangka waktu yang lama untuk memegang suatu pekerjaan atau jabatan pada perusahaan.

6. Personnel ratio.

Personel ratio menunjuk pada jumlah karyawan pada suatu fungsi atau departemen tertentu.

                                                                                             

b.     . Pembagian kerja

Jumlah unit organisasi yang ada akan disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi tersebut.Suatu unit organisasi ini harus mempunyai fungsi bulat dan berkaitan dengan yang lainnya.Pembentukan unit baru hanya dilaksanakan bilamana unit yang ada sudah tidak tepat lagi untuk menampung kegiatan yang baru baik dari beban kerja maupun hubungan kerja.Secara garis besar akan berpengaruh pada aktifitas dan sifat dari organisasi tersebut.

c.       Departementtalisai

·         Pengertian Departementalisasi

       Departementalisasi adalah proses penentuan cara bagaimana kegiatan yang dikelompokkan. Beberapa bentuk departementalisasi sebagai berikut :

1. Fungsi

2. Produk atau jasa

3. Wilayah

4. Langganan

5. Proses atau peralatan

6. Waktu

7. Pelayanan

8. Alpa – numeral

9. Proyek atau matriks

·         Departementalisasi Fungsional

  Departentalisasi fungsional mengelompokkan fungsi – fungsi yang sama atau kegiatan – kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi.

·         Departementalisasi Division

Organisasi Divisional dapat mengikuti pembagian divisi-divisi atas dasar produk, wilayah (geografis), langganan, dan proses atau peralatan.

Struktur organisasi divisional atas dasar produk. setiap departemen bertanggung jawab atas suatu produk atau sekumpulan produk yang berhubungan (garis produk). Divisionalisasi produk adalah pola logika yang dapat diikuti bila jenis-jenis produk mempunyai teknologi pemrosesan dan metoda-metoda pemasaran yang sangat berbeda satu dengan yang lain dalam organisasi.

d.      Rentang Kendali Komando

Banyak perusahaan yang tidak efektif bu-kan karena kondisi eksternal tetapi lan-taran struktur organisasinya kurang kokoh. Struktur ini hendaknya mencerminkan apa yang menjadi sasaran perusahaan, dan efisiensi pelaksanaan fungsi hendaknya menjadi patokan utama.

Efisiensi ini bisa dicapai bila perintah dan pe-nugasan oleh eselon manajer dapat segera dilak-sanakan oleh bawahan, dengan proses antara seminim mungkin. Pengarahan, briefing, dan instruksi hendaknya serba ringkas. Apa yang menjadi tanggung jawab bawahan pun hendaknya selalu jelas.

e.       Pelimpahan Wewenang

Ada dua pandangan yang menjelaskan wewenang formal (resmi):

1.      Pandangan klasik (classical view)

Wewenang datang dari tingkat paling atas, kemudian secara bertahap diturunkan ke tingkat yang lebih bawah

2.      Pandangan penerimaan (acceptance view)

Sudut pandang wewenang adalah penerima perintah, bukannya pemberi perintah

Pelimpahan / Pendelegasian Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi (menurut mekanisme tertentu dalam organisasi) dalam melakukan berbagai aktifitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut.

 Manfaat Pelimpahan Wewenang :

pelimpahan wewenang memungkinkan sub-bagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal

Tindakan agar Wewenang Efektif :

·         Penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan

·         Penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi

·         Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan

·         Pelimpahan tugas yang akan diberikan

·         Intervensi pada saat yang diperlukan

 Wewenang Lini, Staff dan Fungsional

    Wewenang Lini

Dimiliki oleh manajer lini yang mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi secara

langsung. Dalam bagan organisasi, wewenang lini digambarkan oleh garis yang menghubungkan

manajemen puncak sampai ke manajemen tingkat bawah.

 Wewenang Staff

Dilakukan oleh orang atau kelompok orang yang memberikan jasa atau nasehat kepada manajer lini. Staff ahli biasannya merupaka istilah yang menggambarkan posisi tersebut. Staff ahli memberikan nasehat berdasarkan keahlian, pengalamana, atau riset dan analisis yang diperlukan, termasuk bantuan pelaksanaan kebijakan, monitor, dan pengendalian.

  Wewenang Fungsional

Kadang organisasi mempunyai manajer atau departemen yang mempunyai wewenang fungsional. Fungsi keuangan dan akuntansi sering diberikan wewenang fungsional.

DiDimensi struktur

yaitu dimensi yang menggambarkan karakteristik internal dari organisasi dan menciptakan suatu dasar untuk mengukur dan membandingkan organisasi. Dimensi structural terdiri dari :

1.Formalisasi.

berarti formalisasi mengacu pada suatu tingkat yang terhadapnya pekerjaan di dalam organisasi itu dibakukan. Jika suatu pekerjaan sangat diformalkan.

 2.Spesialisasi

Hakikat spesialisasi adalah bahwa, daripada dilakukan oleh satu individu, lebih baik seluruh pekerjaan itu dipecah-pecah menjadi sejumlah langkah, dengan tiap langkah diselesaikan oleh seorang individu yang berlainan.

3.Standarisasi

          Standarisasi menunjuk pada prosedur yang di desain untuk membuat aktivitas organisasi      menjadi teratur, dan hal ini secara otomatis akan memfasilitasi adanya koordinasi.

4.Hierarki otoritas

         Otoritas merupakan bentuk dari kekuasaan yang ada pada suatu posisi atau kantor. Ketika hak untuk mengatur bawahan termasuk dalam otoritas seseorang, maka otoritas tersebut memberikan hak untuk membatasi pilihan dan perbuatan yang dilakukan oleh bawahan. Bawahan diharapkan mematuhi perintah dari atasan. Meskipun jenis kekuasaan ini mempunyai batasan-batasan, namun otoritas memberikan kebebasan beberapa anggota organisasi untuk membuat kebijaksanaan dan bertindak, dibandingkan anggota organisasi lainnya.

REFERENSI:

http://arniladwilestari.wordpress.com/2010/12/10/wewenang-delegasi-dan-desentralisasi/

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2011/05/desain-organisasi-dimensi-dan-bentuk.html

GOOGLE

TOKOH KEPEMIMPINAN

TOKOH PEMIMPIN SUSILI BAMBANG YUDHOYONO

Jend. TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 62 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004^[1][2]. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.

Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orangtuanya dan populer dengan panggilan "SBY", melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945.
Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herrawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kini Kopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965.

Karier politik

Tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Pada 29 Oktober 1999, ia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Setahun kemudian, tepatnya 26 Oktober 1999, ia dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid.

Dengan keluarnya Maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959.

Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan presiden tidak pernah diterimanya.

Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2002 menguatkan namanya untuk mencapai karier politik puncak. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam pemilu presiden 2004.

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye pemilu legislatif 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45 persen suara. Pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla.

Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan kabinet menuai pertanyaan tajam dari Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta. Anis mempertanyakan kebijakan reshuffle yang dilakukan SBY.

“Ini (reshuffle) karena salah pilih atau salah urus?” sindir Anis, di Denpasar, Bali, Minggu 25 September 2011. Anis heran dengan kepimpinan Presiden SBY. Dulu, katanya, ketika Soeharto masih berkuasa, pergantian menteri itu hanya melalui sambungan telepon saja. Namun saat ini, menteri yang akan bergabung dalam kabinet harus melalui seleksi ketat.

“Sebab di kabinet ini saja yang begitu ketat, melalui fit and proper test, tetapi paling sering juga digantinya. Sampai-sampai ada pakta integritas antara Menteri dengan Presiden. Seleksi ketat, perubahan paling sering,” kata Anis.

Presiden SBY mengisaratkan akan merombak kabinetnya. Sejumlah nama disebut-sebut bakal di-reshuffle, dan lainnya akan dirotasi. Namun, meski Yudhoyono menyiratkan reshuffle dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober, namun PKS belum diajak bicara soal itu.

PKS sendiri, kata Anis, hingga saat ini belum dihubungi terkait rencana reshuffle tersebut. Bagi PKS, di dalam atau di luar pemerintahan sama saja. Kendati demikian, Anis menyiratkan optimisme jika PKS terhindar dari rencana reshulffe yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perilaku antar kelompok dengan manajemen konflik

Mahasiswa dan masyarakat Jember bersatu untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM,” kata koordinator aksi Sahru Romadhoni dalam orasinya.Menurut dia, kenaikan harga BBM akan menyebabkan masyarakat semakin menderita karena harga semua kebutuhan pokok melambung tinggi, bahkan tidak menutup kemungkinan harganya tidak terjangkau oleh masyarakat miskin.

Kami juga mendesak pemerintah segera menasionalisasi aset-aset yang ada karena selama ini sejumlah aset penting dikuasai oleh pihak asing, sehingga rakyat Indonesia tetap menderita dan sengsara,” tuturnya.Ia menilai defisit keuangan di APBN bukan karena membengkaknya subsidi BBM akibat naiknya harga minyak dunia, namun karena uang rakyat yang dikorupsi para pejabat negara.

Masih banyak pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi dengan menghabiskan uang rakyat dari APBN, sehingga pemerintah seharusnya menyita aset koruptor untuk subsidi BBM,” paparnya.Selain memblokade jalan, aktivis mahasiswa juga membakar sejumlah ban di depan plakat gedung DPRD Jember, dan hal tersebut dibiarkan oleh aparat keamanan karena para aktivis membuat barikade untuk menghalangi aparat ke lokasi pembakaran ban bekas.

Perwakilan pengunjuk rasa akhirnya ditemui oleh sejumlah anggota dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa di ruangan Komisi DDPRD Jember.Ratusan mahasiswa melanjutkan aksinya dengan berjalan ke Kantor Pemkab Jember karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh anggota dewan.Unjuk rasa ratusan mahasiswa dari berbagai elemen tersebut mendapat pengawalan yang cukup ketat dari aparat kepolisian, bahkan tiga mobil water canon disiagakan di sekitar bundaran DPRD Jember.


Menurut saya:  kenaikan BBM seharusnya ikut menaikkan tarif listrik dan biaya logistik. Karena tarif listrik tidak naik, seharusnya biaya produksi tidak naik. Kenaikan hanya terjadi pada biaya logistik, yang berlaku untuk barang produksi ataupun barang impor.
kenaikan BBM akan menurunkan daya beli masyarakat karena beban hidup ikut naik akibat biaya logistik meningkat. Kenaikan logistik terhadap produk elektronik tergantung pada nilai dan dimensi barangnya. Jika nilai barang tinggi dimensi kecil, kenaikan biayanya kecil. Namun untuk produk dengan harga rendah berdimensi besar, kenaikan biaya logistiknya besar.